Kekhawatiran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum akan kacau disuarakan berbagai kalangan. Termasuk suara dari mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, yang mengisitilahkan kekacauan pengelolaan pemilu dan masalah daftar pemilih tetap (DPT) sebagai bom waktu.
"Kalau soal manipulasi DPT itu, yang paling bisa melakukan adalah yang memiliki kekuasaan untuk itu. Manipulasi DPT sebenarnya memang sejak sebelum pemilu seharusnya diclearkan dulu. Kalau dipaksakan akan berlarut-larut, nanti kalau ada yang kalah pasti akan menuntut, ini seperti bom waktu," kata Tyasno yang juga pengagas Gerakan Revolusi Nurani (GRN) ini dalam jumpa pers menyikapi manipulasi DPT di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/4/2009).
Tyasno menyatakan, sejak awal pemilu memang bermasalah yang utamanya disebabkan dari persoalan hulu, yaitu aturan dan perundang-undangan pemilu.
"Aturan main pemilu sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Saat ini demokrasi yang dilakukan seperti demokrasi liberal, padahal kita tidak menganut sistem itu," jelasnya.
Menurut Tyasno, sebenarnya dalam memilih pemimpinnya bila sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya.
"Sekarang ini seperti dirampok oleh partai politik. Memang ada aturan rekruitmen soal itu tapi lewat parpol, ini yang tidak adil," ujarnya.
Ditambahkan Tyasno, aturan perolehan suara terbanyak untuk menuduki parlemen dan lain-lainnya, justru berakibat kualitas hasil pemilu yag kurang maksimal. Selain itu, kualitas yang dihasilkan tidak akan memenuhi standar, karena dibatasi aturan-aturan, misalnya para caleg yang kebanyakan memiliki uang besar.
"Bagaimana orang-orang yang berkualitas, tapi caleg yang tidak memiliki uang tidak muncul," ucap mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI ini.
Selain itu, Tyasno menerangkan, di Indonesia seperti ada jurang pemisah antara elit politik dan kelompok menengah yang menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada para pemimpin, elit, pemerintah dan parpol. Saai ini terkesan parpol dan pemerintah jalan sendiri-sendiri, serta tidak peduli pada rakyat.
"Ini yang akan meningkatkan angka golput. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kelompok seperti mahasiswa, aktivis dan cendikiawan yang masih murni untuk menjembatani antara elite politik dan rakyat," imbuhnya.
Bagaimanapun, lanjut Tyasno, hasil pemilu nanti apakah akan ada kecurangan atau menimbulkan konflik diharapkan tidak sampai berakibat fatal yang akan menghancurkan bangsa. "Saya hanya mewanti-wanti, apapun hasilnya nanti, ini baik bagi bangsa atau tidak, jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya ingatkan juga kepada penyelenggara pemilu harus betul-betul jujur, adil. Kalau tidak akan berbahaya, harus dibenahi. Bila gagal harus ditindak, karena ini pelanggaran pidana dan harus dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
